RISALAH RAPAT

Pokok-Pokok Pembahasan

1. Permintaan Peralatan dan Pengajuan Pengadaan: Dibahas mengenai kebutuhan peralatan untuk pembangunan kapal, termasuk evaluasi dan pengajuan pengadaan melalui proses procurement Subregen.
2. Fungsi TTPTR dan Perubahan Spesifikasi: Disampaikan bahwa fungsi TTPTR akan direvisi berdasarkan petunjuk organisasi divisi nomor 214-1001, dengan fokus pada pembuatan test spec untuk divisi desain. Sebelumnya, divisi desain hanya bertugas membuat form.
3. Proses Pengujian dan Inspeksi: Pembahasan mengenai langkah-langkah pengujian yang harus dilakukan, termasuk pengujian oleh divisi terkait (misalnya divisi PGA) dan inspeksi plan oleh DGIA.
4. Dokumentasi dan Spesifikasi: Ditekankan pentingnya pembuatan dokumen yang berisi acuan spesifikasi dan kontrak owner untuk pengajuan test, serta kebutuhan akan spesifikasi teknis untuk equipment yang digunakan.
5. Kesepakatan terkait Divisi DKI A: Disepakati bahwa divisi DKI A akan bertanggung jawab atas penanganan tambahan PPTL adjustment.
6. Pelatihan dan Sertifikasi: Diidentifikasi kebutuhan pelatihan, khususnya yang terkait dengan sertifikasi ILS, dan direkomendasikan untuk melakukan pelatihan yang bersifat sertifikasi.
7. Prioritasi Proyek Kapal Niaga dan Offhore: Diingatkan untuk memprioritaskan proyek kapal niaga dan offshore, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan timeline.

Tindak Lanjut

• Pihak yang Bertanggung Jawab:

  • Divisi Desain: Bertanggung jawab atas pembuatan test spec dan dokumentasi teknis.
  • Divisi PGA: Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengujian.
  • Divisi DKI A: Bertanggung jawab atas penanganan PPTL adjustment.
  • KSBI: Bertanggung jawab atas melakukan audit FHP.
  • Engineering Divisi Rekun: Bertanggung jawab atas menyelesaikan pekerjaan terkait komponen Warsila.
  • Divisi Niaga: Bertanggung jawab atas pembuatan list kebutuhan equipment.
  • PMO: Bertanggung jawab atas membuat prosedur desain dan tes.

• Tindakan yang Disepakati:

  • Pengajuan Pengadaan Peralatan: Menindaklanjuti pengajuan pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan kapal, dengan prioritas untuk proyek niaga dan offshore.
  • Koordinasi dengan KSBI: Melakukan koordinasi dengan KSBI untuk melakukan audit FHP.
  • Pelaksanaan Pelatihan: Melakukan pelatihan yang berkaitan dengan sertifikasi ILS.
  • Penanganan PPTL Adjustment: Divisi DKI A akan bertanggung jawab atas penanganan PPTL adjustment.
  • Penyelesaian Proyek Rekun: Divisi Rekun akan bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan terkait komponen Warsila.
  • Pembuatan Dokumen Spesifikasi: Divisi Desain akan bertanggung jawab atas pembuatan dokumen spesifikasi untuk equipment yang digunakan.
  • Koordinasi dengan Kementerian Keuangan: Memastikan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi anggaran dan persetujuan pengadaan.

Keputusan/Rekomendasi

• Prioritaskan Proyek Kapal Niaga dan Offshore: Direkomendasikan untuk memprioritaskan proyek kapal niaga dan offshore untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan kapasitas divisi.
• Fokus pada Pembelajaran dan Sertifikasi: Disarankan untuk berinvestasi dalam pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan kualitas pengujian.
• Koordinasi Intensif dengan KSBI: Direkomendasikan untuk membangun koordinasi yang kuat dengan KSBI untuk percepatan proses audit dan persetujuan.
• Menindaklanjuti Permintaan Anggaran: Direkomendasikan untuk menindaklanjuti permintaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek yang telah diidentifikasi.

Pihak yang Bertanggung Jawab (Jika Dimaksudkan dalam Transkripsi)

• Kepala Munipin
• ACM PBKR
• Dr. Roshi
• PADU (singkatan yang tidak dispesifikasikan dalam transkripsi)
• KSBI
• DIVISI DKI A
• DGIA

Peserta Utama:

Direksi, Divisi Desain, Divisi PGA, Divisi Niaga, Divisi DKI A, Divisi DGIA, Divisi Rekun, Divisi Warsila, PMO, DIVISI PGBR, Engineering Divisi Rekun, Engineering Divisi Selam, Departemen PGBR, Departemen Kapal, KSPI